Rabu, 26 Juni 2013

Program Pendidikan Menengah Umum (PMU) Resmi Diluncurkan

Program Pendidikan Menengah Umum (PMU) Resmi Diluncurkan

Jakarta --- Kebijakan Pendidikan Menengah Universal (PMU) dilaksanakan untuk mempercepat kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah supaya mencapai 97% pada tahun 2020. Karena tanpa upaya percepatan, APK tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada tahun 2040. Target pencapaian APK 97% pada tahun 2020 tersebut mengandung makna bahwa seluruh siswa lulusan SMP dan yang sederajat dapat melanjutkan dan lulus pendidikan menengah. Hal ini sesuai dengan prinsip education for all atau pendidikan untuk semua.

Agar pelaksanaan program PMU dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai target, maka diperlukan dukungan, keterlibatan, komitmen, dan tanggung jawab dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat hingga pimpinan sekolah serta pemangku kepentingan (stakeholder) terkait terhadap keberhasilan pelaksanaan PMU di setiap daerah. Karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dan menuangkannya dalam nota kesepahaman. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut berlangsung saat acara peluncuran PMU di Plasa Insan Berprestasi Kemdikbud, Jakarta, pada Selasa pagi (26/6).

Berikut daftar mitra Kemdikbud yang menandatangani nota kesepahaman:

Nota Kesepahaman tentang pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), ditandatangani Dirjen Pendidikan Menengah Hamid Muhammad dengan Kepala Dinas Pendidikan: Pasuruan, Tulungangung, Bengkalis, Dharmasraya, Toba Smaosir, Musi Rawas, Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangihe, Takalar, Melawi, Toraja Utara, Nagelieo, Tulang Bawang, Lumajang, Mamuju, Mamuju Utara, Kota Pekalongan, dan Belitung Timur.
Nota Kesepahaman dengan enam perusahaan, ditandatangani Dirjen Pendidikan Menengah Hamid Muhammad dengan: PT. Trakindo Utama, PT. Astra Honda Motor, Autodesk Asia Pte.Ltd, PT. Industri Telekomunikasi Utama, Klik Indonesia, dan Oracle Indonesia.
Nota Kesepahaman tentang APK Terendah Tingkat Kabupaten dan Daerah Perbatasan, ditandatangani Mendikbud Mohammad Nuh dengan: Bupati Lembata, Bupati Barru, Bupati Sampang dan Bupati Keerom.
Nota Kesepahaman tentang APK Terendah Tingkat Provinsi dan Kabupaten, ditandatangani Mendikbud Mohammad Nuh dengan: Provinsi Banten (Gubernur dan Bupati Serang), dan Provinsi Kalimantan Barat (Wakil Gubernur, Bupati Sambas dan Bupati Melawi)
Nota Kesepahaman tentang Program Afirmasi dan Percepatan Program PMU, ditandatangani Mendikbud Mohammad Nuh dengan: Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat.
Pelaksanaan PMU membawa konsekuensi pada dukungan anggaran PMU yang cukup besar. Oleh karena itu pembiayaannya juga menjadi tanggungan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. (DM)